Welcome to our website

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. ed ut perspiciatis unde omnis iste.

May 18th, 2012

Kemenkeu Buka Lowongan 2.999 CPNS untuk Pajak dan Bea Cukai

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan merekrut sebanyak 2.999 calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru dari mahasiswa ikatan dinas maupun kalangan umum. Jumlah tersebut merupakan penambahan dari 2007 CPNS yang telah disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB). Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta.

“Yang disini tambahannya cuma 2007 (PNS), tapi 2007 itu sebagian dari ikatan dinas atau tugas belajar, tapi di Kemenkeu lulusan STAN, tapi ada sebagian direkrut dari sarjana dan untuk kebutuhan yang spesifik seperti anak buah kapal. Jadi 2007 ini ada umumnya juga, tapi nanti kita minta lagi, jadi sekitar 2.999, ini bukan nanggung tapi menunjukkan usulan kita itu berdasarkan perhitungan,” jelasnya.

Badaruddin menyatakan pembukaan pendaftaran CPNS ini akan dimulai tahun ini juga. Namun, memang masih ada beberapa hal yang menunggu restu Kemen PAN RB.

“Pendaftaran PNS itu kita ada beberapa hal yang kita suratkan ke Kemen PAN RB, nanti kalau sudah ada lampu hijaunya kita akan buka. Tahun ini donk, harus kita laksanakan,” tegasnya.

Badaruddin menyatakan jumlah ini masih di bawah jumlah pegawai yang pensiun dan akan melakukan pensiun dini. Hanya saja aturan untuk pensiun dini ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Kemen PAN RB.

“Pensiun dini ini kan lagi menunggu dasar hukumnya, tapi pengangkatan ini tidak lebih, masih di bawah atau kurang dari yang akan pensiun dan pensiun dini,” ujarnya.

Badaruddin menambahkan kebanyakan PNS baru ini akan ditempatkan di pos-pos yang berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara, seperti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

“Rata ya (pembagian PNS), tapi sebagian besar dirjen pajak dan bea cukai karena target kita untuk meningkatkan penerimaan, kan perlu orang yang lebih banyak, perlu orang yang profesional. Kita gak ngangkat yang gak ada gunanya, kita angkat yang kita perlukan,” pungkasnya.

May 18th, 2012

Pemda Tetap Usulkan Kuota CPNS

Pemda Tetap Usulkan Kuota CPNS. Sinyal dari pemerintah pusat kendati sedang moratorium CPNS, namun dipastikan tahun ini akan tetap ada penerimaan CPNS, langsung disambut positif Pemda di beberapa daerah di Bengkulu. Sebagaimana Bengkulu Utara mengusulkan formasi tenaga medis dan guru total 1.500 orang, sesuai dengan jumlah kekurangan tenaga di dua profesi tersebut.      

“Memang tercatat kebutuhan pegawai kita terbanyak dari formasi pendidikan dan kesehatan. Makanya dua formasi itu yang kita maksimal usulkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Bengkulu Utara (BU) Indarsyah, SH, MM.

Demikian juga Pemda Bengkulu Tengah (Benteng), lebih prioritaskan tenaga guru dan kesehatan. Namun belum bisa memastikan jumlah kebutuhan tenaga PNS tersebut, karena masih menunggu instruksi dari MenPan.

“Yang pasti kami akan mengusulkan penerimaan tenaga medis dan guru. Untuk jumlahnya belum bias kami pastikan saat ini,” ujar Kepala BKD Benteng, Dahirin M.Pd melalui Kabid Pendataan dan Pengambang Karir, Hendra Gunawan, SE, M.Si.

Bila dilihat dari kebutuhan Benteng akan PNS secara menyeluruh, kata Hendra, idealnya ada 5.800 PNS. Sementara yang ada saat ini baru 3.275, berarti masih kurang 2.525 PNS.

“Masalah usulan bisa saja disesuai dengan jumlah kekurangan di Benteng. Namun yang dimungkinkan diterima adalah guru dan tenaga medis, kemungkinan itu yang kami prioritaskan dalam usulan nanti,” terangnya.

Tak jauh berbeda, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lebong H. Muhammad Ali A. Hadi, SH mengatakan, Pemda Lebong sudah mengusulkan formasi kebutuhan guru dan kesehatan masing-masing 100, atau totalnya 200 tenaga PNS. Pihaknya tinggal menunggu konfirmasi dari  Kemen-PAN dan RB berapa kuota CPNS 2012 yang diperuntukan ke Kabupaten Lebong.

“Dari 100 formasi kesehatan yang kita usulkan, diantaranya kita mengusulkan 10 dokter umum dan 4 doketr spesialis. Masing-masing spesialis kandungan, anak, bedah dan dokter spesialis penyakit dalam,” ujar Ali.

Sedangkan Pemda Bengkulu Selatan mengusulkan 240 tenaga kesehatan dan guru. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) BS Iksan Wardani Wajis, SH.M.Pd.

Katanya, untuk tenaga guru yang dibutuhkan yakni guru Bimbingan Konseling (BK), guru muatan lokal, guru kesenian, guru Teknologi Informasi Komputer (TIK) serta guru PPKN serta guru Bahasa Inggris. Sedangkan untuk tenaga kesehatan diantaranya dokter umum, perawat termasuk tenaga teknis kesehatan lainnya.

Rencananya tenaga medis itu akan ditempatkan di postu, serta puskesmas termasuk poskesdes yang ada di desa-desa. Jumlah usulan yang sudah didaftarkan itu berdasarkan hasil pengkajian dan pendataan jumlah kekurangan PNS guru dan medis di BS saat ini.

“Data jumlah PNS BS sudah dilaporkan ke pusat (Kemen-PAN dan RB). Nantinya tinggal pusat yang mengkaji, dan melihat secara pasti tenaga guru atau kesehatan yang mana kurang. Kalau untuk tenaga teknis BS sudah cukup bahkan berlebih,” terang Iksan.

Usulan tenaga guru cukup besar diusulkan Pemda Rejang Lebong yang mencapai 522 formasi dan tenaga kesehatan 68 orang dari total 2.037 formasi CPNS yang diusulkan Rejang Lebong.

Dikatakan Plt. Kepala BKD RL, Amir Hamzah, pengurangan jumlah formasi ini berkaitan dengan keluarnya Permen-PAN Nomor 26 Tahun 2011 tentang rumusan penghitungan CPNS. Untuk usulan 2011 pihaknya masih menggunakan formasi berdasarkan usulan seluruh Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan untuk tahun ini sudah menerapkan penghitungan cepat sesuai aturan permen-PAN.

“Namanya juga usulan. Bisa diterima bisa juga tidak. Kita semua tahu, dalam moratorium Men-PAN menegaskan tidak ada pengangkatan CPNS hingga tahun ini. Namun tetap kami ajukan sebagai cadangan karena faktanya sampai hari ini RL masih kekurangan PNS,” kata Amir Hamzah.

Sementara Sekda Kepahiang, Drs. H. A Hazairin Kadir, MM, ditemui RB kemarin malah mengaku belum mendengar kabar adanya bocoran dari Kemen-PAN akan ada penerimaan CPNS di tiap Pemda. Namun demikian Hazairin mengaku pernah mengusulkan formasi CPNS Kepahiang untuk 400 CPNS ke Badan Kepegawaian Nasional (BK) Regional Palembang. Tapi belum diketahui hasilnya.

“Belum.. belum saya belum mendengarnya ada bocoran soal itu. Tapi bisa saja kabar itu benar. Sebab kan kita tahun ini juga mengusulkan ke BKN Palembang, mungkin saja disetujui,” ujarnya.

Terpisah, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Karir BKD Provinsi, Sumaryo, S.Sos mengatakan Pemda Provinsi belum memastikan apakah akan mengusulkan pembukaan rekrutmen CPNS tahun 2012 ini. Pihaknya masih menunggu hasil analisis perhitungan kebutuhan PNS di Pemda Provinsi.

May 18th, 2012

Seleksi CPNS, Pemerintah Terima Ribuan Laporan Honorer Siluman

Laporan pengaduan honorer siluman sebagai CPNS yang masuk baik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) ternyata sangat banyak. Hingga Kamis (3/5) lalu, jumlahnya sudah mencapai 1.350 laporan.

Wakil Menteri PAN&RB, Eko Prasojo saat dihubungi, Jumat (4/5), mengungkapkan bahwa dari laporan yang masuk itu mayoritas tentang manipulasi data. Eko mengatakan, kemarin pihaknya menggelar rapat dengan BKN dan BPKP  untuk membahas pengaduan masyarakat tentang publikasi data honorer yang dibiayai APBN (Kategori1).

“Hasilnya, banyak sekali laporan yang masuk ke kami dan ini menunjukkan data hasil verifikasi serta validasi honorer K1 banyak yang tidak benar,” ungkap Eko.

Dari laporan yang masuk, 1000 pengaduan ditujukan kepada Menteri PAN&RB. Sedangkan 350 pengaduan ditujukan ke BKN. Sementara yang sudah ditelaah Kemenpan&RB sekitar 200-an laporan.

Hasilnya, kata Eko, memang banyak terjadi manipulasi data. Honorer yang tidak berhak malah dimasukkan dalam kategori memenuhi kriteria (MK).

“Dari 1000-an laporan pengaduan, ada tiga jenis kecurangan yang paling menonjol. Yaitu honorer diangkat di atas tahun 2005, honorer yang diangkat di bawah 2005 tapi tidak dimasukkan dalam data, serta kesalahan daftar nama atau pengurangan daftar nama oleh pejabat berwenang. Intinya, semua data dimanipulasi,” tutur guru besar Universitas Indonesia ini.

Terhadap laporan ini, pemerintah sedang merumuskan teknis penanganannya. “Kalau laporan pengaduannya hanya satu lembar kertas tanpa bukti, kita klasifikasikan menjadi prioritas ketiga. Bila laporannya sudah menyebutkan ada indikasi, maka menjadi prioritas kedua. Sedangkan bila dugaannya sangat kuat, menjadi prioritas pertama,” tandasnya.

May 18th, 2012

Target Akhir Tahun 2013 Tidak Ada Sarjana Pengangguran

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, dari seluruh lowongan kerja yang tersedia di dalam gelaran pameran bursa kerja atau Job Fair setiap tahunnya, selalu tersisa 40 persen. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya para pencari kerja yang memiliki kualitas rendah dan belum mampu bersaing di dunia kerja.

“Job Fair yang sudah dijalankan sebelumnya oleh pemerintah, masih ada 40 persen lowongan kerja yang tersisa. Hal ini diakibatkan karena kualitas masih terbilang rendah dan kualifikasi yang dihubungkan dengan ketrampilan tidak terpenuhi. Biasanya, peminatnya juga tidak banyak,” ungkap Muhaimin usai membuka gelaran Job Fair di GOR Saburai, Bandar Lampung, Sabtu (28/4) sore.

Muhaimin mengatakan, gelaran Job Fair yang merupakan kerjasama antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan Pemprov Lampung ini juga untuk memetakan potensi dan kekuatan warga di wilayah propinsi Lampung dan sekitarnya. Sehingga, pemerintah ke depannya mampu merencanakan dengan tepat dalam menjemput potensi investasi daerah.

“Sebelumnya, pemerintah juga sudah megadakan program pemagangan baik di lingkungan industri maupun kegiatan usaha, dan pemerintahan. Pemerintah menginginkan akhir tahun 2013 tidak boleh ada sarjana yang nganggur. Minimalnya kalau belum masuk dunia kerja yang fixed, maka dipersilahkan untuk masuk di dunia pemagangan. Dunia pemagangan ke depannya juga bisa terkait dengan dunia pendidikan,” jelasnya.

Ketua Umum DPP PKB ini menambahkan, acara Job Fair yang juga turut digelar di beberapa daerah di Indonesia tersebut juga berguna untuk menacri titik temu antara dunia usaha dengan para pencari kerja yang siap memasuki dunia kerja. Selain itu, untuk mengurangi atau menekan angka pengangguran.

“Oleh karena itu, acara ini kesimpulan nantinya ada dua. Pertama, adanya keterkaitan antara lowongan yang tersedia, dengan jumlah pencari kerja bisa terisi sepenuhnya dan tidak ada yang kosong. Kedua, pemerintah juga bisa memetakan untuk kepentingan di masa datang,” tukasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung, Sumiarti Somad menerangkan, kegiatan ini untuk menemukan pencari dengan pengguna pencari kerja. Di samping itu, juga menguramgi angka pengangguran dengan peningkatan penempatan kerja.

“Dalam acara ini ada sebanyak 31 perusahaan dengan adanya lowongan 1.054 lowongan. Pelaksanaan ini dibiayai oleh Pemerintah daerah, khususnya Direktorat pengembangan Pasar Kerja provinsi Lampung,” sebutnya, jpnn.

May 17th, 2012

Penerimaan Lowongan CPNS Harus Disentralisasi

Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain berpendapat, dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN), panitia kerja mengusulkan agar penerimaan PNS tidak lagi diselenggarakan satu per satu oleh daerah masing-masing. Namun sebaiknya dilakukan pemerintah pusat dengan sistem yang terbuka dan transparan yang lebih efektif dan efisien.

Menurut dia, kewenangan pemerintah daerah nanti hanya menyampaikan formasi dan kuota, sementara pemerintah pusat yang menentukan persetujuan atas formasi dan kuota tersebut. Selanjutnya, proses penerimaan CPNS diselenggarakan pemerintah pusat lalu setelah ditentukan siapa saja yang lulus, pemerintah daerah tinggal menerima saja pegawai baru itu. ?Saya ragu jika penerimaan CPNS itu dilakukan daerah karena banyak kepala daerah yang menyelewengkan,? katanya di Jakarta kemarin.

Namun dalam pembahasan itu, ujarnya, pemerintah pusat masih menolak usulan tersebut karena takut menyimpang dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di mana ada prinsip otonomi daerah yang mendasari mereka melakukan penerimaan sendiri. Selain itu yang mengetahui kebutuhan PNS itu sendiri ialah pemerintah daerah, bukan pusat. Padahal, terangnya, sentralisasi itu sebenarnya tidak menabrak UU karena daerah masih dapat mengajukan formasi dan kuota. Selain itu teknik penerimaannya akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Sebelumnya diberitakan, Kemenpan dan RB akan menutup penerimaan CPNS untuk tenaga honorer K1 dan tenaga pendidik,kesehatan,dan tenaga mendesak lainnya bagi daerah yangdatanya masihbermasalah. Kemenpan dan RB menginventarisasi beberapa daerah yang memalsukan data K1 seperti Jeneponto, Dumai, Minahasa, dan Dompu. Selain menunggu evaluasi data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan dan RB juga akan meminta keterangan dari pejabat daerah yang bersangkutan.

Tenaga honorer K1 ialah yang gajinya bersumber dari APBN/APBD, sedangkan K2 gajinya bersumber dari non- APBN/APBD.Persyaratan lain adalah harus diangkat pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005, dan sampai saat ini masih bekerja terusmenerus. Selain itu sekurangkurangnya umur K1 dan K2 itu 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006. Anggota Komisi II DPR Gede Pasek Suardika menyatakan, meskipun dia bukan anggota Panja RUU ASN,politikus Partai Demokrat ini setuju penerimaan CPNS dilakukan pemerintah pusat.

Menurut dia, jika dilakukan pemerintah pusat, tidak ada konflik kepentingan dari pejabat daerah untuk memanipulasi data. Selain itu potensi penerimaan CPNS yang diwarnai politisasi daerah juga tidak akan tersentuh lagi. Wamenpan dan RB Eko Prasodjo menilai sistem sentralisasi penerimaan CPNS sulit dilakukan karena akan berbenturan dengan peraturan yang ada.

Selain itu, ujar guru besar Fisip UI ini, sebenarnya penerimaan CPNS itu sudah terbagi dua kewenangan di mana pemerintah pusat membuat peraturan teknis dan undang-undangnya, sementara manajemen penerimaannya dilakukan pemerintah daerah yang tetap diawasi pemerintah pusat.

May 17th, 2012

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Turun per Februari 2012

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta per Februari 2012 sedikit mengalami penurunan sebesar 0,11 poin pada periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2012), tingkat pengangguran di DKI pada Februari 2012 sebesar 10,72% sedikit lebih rendah dibandingkan Februari 2011 sebesar 10,83%. Namun, jumlah pencari kerja mengalami peningkatan sebesar 23,8 ribu orang, dari 542,71 ribu orang pada Februari 2011, menjadi 566,51 ribu pada Februari 2012.

Sementara itu, jumlah angkatan kerja di Jakarta pada Februari 2012 tercatat 5,28 juta orang, bertambah sekitar 273,40 ribu orang, dibandingkan Februari 2011 sebesar 5,01 juta orang. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di ibukota pada Februari 2012 sebesar 4,72 juta orang, bertambah sekitar 249,59 ribu orang, dibandingkan Februari 2011.

Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja juga mengalami peningkatan sebesar 2,89% dari 67,94% pada Februari 2011 menjadi 70,83% pada Februari 2012.

Untuk status pekerjaan di Kota Betawi ini, pada Februari 2012 terbanyak sebagai buruh/karyawan yaitu 3,05 juta orang (64,48%), diikuti usaha sendiri sebesar 804,05 ribu (17,05%) sedangkan yang terkecil adalah pekerja bebas 75,17 ribu orang (1,59%).

Penduduk Jakarta kebanyakan bekerja di sektor formal. “Ini berbeda dengan desa di Indonesia pada umumnya yang merupakan daerah pertanian dan bekerja di sektor informal,” ujar Nyoto Widodo, kepala badan pusat statistic DKI Jakarta, Senin (7/5).

Sementara berdasarkan jumlah jam kerja, pada Februari 2012 sebanyak 4,16 juta orang (88,14 %) di DKI bekerja lebih dari 35 jam per pekan, sedangkan pekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari delapan jam per pekan hanya sebesar 23,39 ribu orang (0,5%).

Sementara itu, dilihat dari lulusan para pekerja mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat pada Februari 2012, pekerja yang berpendidikan lulusan Diploma dan Universitas terbanyak di Jakarta sebesar 1,13 juta orang (23,89%), disusul lulusan SMA sebanyak 1,09 juta orang (23,05%).

Untuk tingkat pengangguran terbuka berdasarkan lulusan SMK, Diploma serta Universitas, mengalami penurunan, sedangkan pada tingkat SMA Umum, SMP dan SD mengalami kenaikan.

Tingkat pengangguran SMK turun 3,91%, dari 15,31% pada Februari 2011 menjadi 11,44% pada Februari 2012. Sedangkan pada lulusan Diploma atau Universitas turun 2,91%, dari 12,88 % pada Februari 2011 menjadi 9,97% pada Februari 2012.

SEdangkan tingkat pengangguran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah lulusan SD. Pengangguran di tingkat ini naik 3%, dari 4,19% pada Februari 2011 menjadi 7,2% pada Februari 2012. Sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA kenaikannya sebesar 1,9% dan 2,08%.

“Sebenarnya lowongan kerja itu ada. Namun sering terjadi asimetri informasi (informasi tidak seimbang) antara pencari kerja dan perusahaan pencari pegawai. Sehingga tetap saja lowongan kerja tidak terisi, sementara para pencari kerja tetap mencari kerja,” sebut Nyoto, republika.

May 17th, 2012

Tahun 2012 Pemerintah Akan Menyediakan Kuota Penerimaan Pegawai sebanyak 60 Ribu CPNS.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan tahun ini pemerintah masih akan menerima 60 ribu calon PNS. Kualifikasi pendidikan yang akan direkrut adalah yang betul-betul dibutuhkan seperti dokter, guru dan lainnya.

Hal itu dikatakan Abubakar di Sanur Bali. Menurut Abubakar, kuota 60 ribu CPNS baru yang akan direkrut itu merupakan sepertiga dari penerimaan CPNS 2011.

Jadi, dia tegaskan tidak ada moratorium mutlak dalam perekrutan CPNS baru tahun ini. Hanya saja lebih selektif untuk kualifikasi pendidikannya yang benar-banr masih dibutuhkan.

“Jadi silakan pihak kabupaten, kota dan provinsi mengusulkan kualifikasi  pegawai yang masih dibutuhkan di daerahnya masing-masing,” ujar Abubakar.

Terkait perekrutan CPNS baru tersebut, lanjut Abubakar, proses seleksinya akan melibatkan perguruan tinggi negeri terutama dalam pengadaan soal-soal yang akan diujikan dengan harapan hasilnya akan lebih berkualitas. “Dalam perekrutan CNS baru nanti akan melibatkan perguruan tinggi negeri,” tandas Abubakar.

May 17th, 2012

Tahun Ini Padangpanjang tidak Terima CPNS

Pemerintah Kota (Pemkot) Padangpanjang, Sumatra Barat, tidak akan melakukan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk diangkat menjadi aparatur pemerintah  daerah setempat pada 2012.  “Hal ini sesuai keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, di mana beberapa kabupaten/kota di Sumbar termasuk Kota Padangpanjang, dinilai sudah memiliki PNS yang cukup memadai,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Padangpanjang, Mufrida.

Ia mengatakan, untuk penerimaan CPNS di suatu daerah di Indonesia sekarang harus melalui keputusan Menpan berdasarkan usulan dari masing-masing daerah. Meski sudah ada usulan dari masing-masing daerah, Menpan tetap akan melakukan evaluasi terkait permohonan yang disampaikan.

Ia menjelaskan, untuk bisa membuka peluang penerimaan CPNS, setiap kabupaten/kota terlebih dahulu harus memenuhi beberapa indikator atau semacam persyaratan yang diberlakukan pemerintah pusat.

“Indikator yang harus dipenuhi antara lain, belanja pegawai di bawah 50 persen, jabatan teknis yang bersifat khusus, membutuhkan tanaga kesehatan, tenaga pendidik dan lainnya,” katanya.

Dari indikator yang diberlakukan pemerintah pusat ini, ada beberapa persyaratan yang terpenuhi oleh Pemko Padangpanjang. Misalnya, belanja pegawai di bawah 50 persen. Namun demikian dari kondisi dan jumlah pegawai yang dinilai pusat sudah memadai saat ini,  tidak dibolehkan lagi untuk melakukan penerimaan CPNS. Namun demikian, lanjut dia, Pemkot tetap mengajukan permohonan ke Menpan, dibolehkan atau tidak tergantung pemerintah pusat.

May 17th, 2012

Mau Jadi PNS? Siap-siap Daftar, Moratorium Segera Berakhir

Moratorium atau penghentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berlaku sejak 1 September 2011, akan berakhir pada 31 Desember 2012.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Fransiskus Salem, mengatakan, walau sudah disampaikan tentang berakhirnya moratorium penerimaan CPNS, namun belum disampaikan kapan penerimaan kembali, karena penerimaan CPNS merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Walaupun demikian, pihaknya sudah mengusulkan tambah pegawai untuk lingkup provinsi dan kabupaten/kota se-NTT,” katanya, Jumat (11/5).

Ia mengakui, dari aspek jumlah, ada banyak pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang sudah mencapai lebih dari 400 orang.

Tapi dari aspek kualitas, katanya masih kurang. Karena itu, usulan penerimaan CPNS ke depan difokuskan kepada mereka yang memiliki keahlian khusus sehingga dapat memenuhi kualifikasi.

Menurutnya, dari waktu ke waktu penataan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT harus diberi perhatian serius. ”Saya pikir peran PNS sangat strategis. Karena PNS yang merumuskan kebijakan-kebijakan politik menjadi kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Ini mesti jadi perhatian serius bagi kita semua,” katanya.

Dia mengatakan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk menata dan mengelola negara ini dengan baik. Kalau pengelolaan ini katanya dilaksanakan dengan baik maka akan memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan publik. ”Jika kualitas pelayanan publik baik maka tidak akan ada komplain dari masyarakat yang menjadi obyek pelayanan di birokrasi,” katanya.

Ia menjelaskan, ada sejumlah aspek yang perlu dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada masa moratorium Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ini.

Sejumlah aspek yang disampaikan itu yakni perhitungan jumlah kebutuhan PNS. Uraian jabatan struktural dan fungsional. Menyusun peta jabatan. Analisis beban kerja, dan proyeksi kebutuhan pegawai selama lima tahun. Laporan rencana redistribusi pegawai, dan melaporkan hasil evaluasi penataan kelembagaan.

Untuk diketahui, pada Agustus 2011 lalu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri Terkait Moratorium perekrutan PNS di Kantor Wakil Presiden, Jakarta.

Dengan adanya penandatanganan itu, moratorium resmi berlaku sejak 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 atau sekitar 16 bulan.

Pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatu terkait penerimaan PNS. Berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian juga akan ditata kembali. Terdapat beberapa pengecualian dalam moratorium ini, seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik, dan tenaga pengajar.

“Pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk moratorium penerimaan PNS karena jumlah PNS yang ada saat ini sudah sangat banyak,” katanya.

Akibatnya, kata dia belanja pegawai jauh lebih besar ketimbang belanja publik atau anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan. Saat ini, belanja pegawai di 294 kabupaten/kota di seluruh Indonesia lebih dari 50 persen APBD.

Di 116 kabupaten/kota malah mencapai lebih dari 60 persen. Bahkan, ada daerah yang mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 70 persen dari APBD.

May 16th, 2012

Tidak Semua Bidang Diisi CPNS Baru Fresh Graduate

Tidak Semua Bidang Diisi CPNS Baru Fresh Graduate. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemen PAN-RB Ramli E. Naibaho di Jakarta menjelaskan, banyak sekali bidang pekerjaan yang tidak tepat jika diisi oleh CPNS baru yang baru lulus kuliah atau fresh graduate. Dia mencontohkan untuk posisi sipir di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Ramli menegaskan, akan muncul masalah baru jika lapas dijaga oleh anak-anak muda yang baru lulus kuliah. Dia meminta, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) bisa mengatur sedemikian rupa sehingga kebutuhan sipir bisa ditutup oleh pegawai atau aparatur yang sudah ada tetapi beban kerjanya masih minim.

“Lembaga pemasyarakatan itu beda dengan tahanan. Harus ada pembinaan-pembinaan. Sulit jika dilakukan oleh orang baru (fresh graduate),” kata dia. Menurut Ramli, sipir di lapas perlu ada bekal dan pengalaman yang mendalam tentang keagamaan, psikologi, dan sosiologi.

Ramli meminta, Kemenkum HAM segera melakukan analisis jabatan dan analasisi beban kerja kepada seluruh pegawai yang ada. Dengan demikian, bisa diketahui pegawai yang masih kecil beban kerjanya. Sehingga, bisa dipindah tugas untuk menjadi sipir lapas. “Tidak apa meski saat ini berbeda bidangnya. Kan nanti bisa di-training dulu,” kata dia.

Pos bidang pekerjaan lain yang sebaiknya tidak diisi oleh CPNS fresh graduate adalah yang hanya berkutat dengan administrasi. Ramli menjelaskan, jika urusan administrasi, selain pembukuan keuangan, bisa dilakukan oleh semua orang. Untuk itu, dia meminta instansi yang mengajukan kebutuhan CPNS baru untuk tenaga administrasi, diminta untuk mengkaji ulang.

Ramli meminta ada upaya untuk melapis dulu kebutuhan tenaga administrasi tadi dengan pegawai yang sudah ada, tetapi beban kerjanya tidak terlalu berat. “Kalau urusan administrasi saja, saya bisa. Intinya, bidang administrasi itu bidang yang siapa saja bisa menjalankan,” tegas dia.

Selain dua bidang itu, Ramli juga mengatakan guru untuk mata pelajaran tertentu tidak harus diisi oleh CPNS baru yang fresh graduate. Dia mencontohkan, untuk mata pelajaran PKN (pendidikan kewarganegaraan) bisa dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran lain yang beban kerjanya masih rendah.

Sebab, menurut Ramli, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang berisi materi-materi umum. Seperi Pancasila, tenggang rasa, dan seruan saling menghormati. Nah, dia menegaskan materi-materi ini tentu sudah tertanam dalam diri semua guru PNS yang sudah ada. “Jadi bisa diberdayakan guru yang masih kurang jam mengajarnya. Dari pada harus mencari sekolah lain yang jauh,” katanya.

Pada intinya, Ramli mengatakan meski ada lampu hijau untuk menggelar seleksi CPNS baru tahun ini, semangat moratorium CPNS baru tetap harus dijalankan. Caranya, adalah dengan efisiensi. Dia juga mengatakan, kuota CPNS baru belum ditentukan. Yang jelas, nantinya akan diisi oleh CPNS baru fresh graduate, tenaga honorer kategori 1/K1 (digaji APBN atau APBD), dan tenaga honorer kategori 2/K2 (digaji non APBN atau non APBD).

Pemerintah meminta pengadaan CPNS baru hanya dilakukan untuk pos atau bidang pekerjaan yang benar-benar mendesak. “Ibaratnya, jika tidak terisi, bisa mengganggu pelayanan masyarakat dengan serius. Ini baru boleh,” kata dia. Sebaliknya, jika masih berpeluang bisa diisi oleh tenaga PNS yang sudah ada, jangan meminta jatah CPNS baru.

May 16th, 2012

Lowongan BUMN Kemitraan KemenPAN RB Mei 2012

Lowongan BUMN Kemitraan KemenPAN RB Mei 2012
Pengumuman Penerimaan Kerja Kemitraan KemenPAN RB Periode Mei 2012

Dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, Kemitraan bagi Tata Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia (Kemitraan) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) melaksanakan program ?Reform the Reformers? yang didukung oleh Australian Agency for International Development (AusAID).

Peluang Berkarir di Kemitraan KemenPAN RB – Mei 2012

Kemitraan memberikan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berkaliber tinggi dan bersedia bekerja sesegera mungkin untuk mengisi posisi sebagai berikut :

Sekretaris Eksekutif (SE)Pranata Komputer (PK)Perumus Presentasi (PP)Analis Sumber Daya Manusia (ASDM)Analis Proses Bisnis (APB)Analis Kebijakan Publik (AKP)Analis Hukum Muda (AHM)Analis Hukum (AH)Ahli Manajemen Perubahan (AMP)Ahli Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (AKHM)

Sekretaris Eksekutif (SE)
Kualifikasi:

Pendidikan tinggi pada Ilmu Komunikasi atau Kesekretariatan.Menguasai aplikasi komputer (minimal Ms. Office).
Pranata Komputer (PK)
Kualifikasi: Sarjana pada ilmu komputer atau sistem informasi.Menguasai aplikasi komputer dan pemrograman.
Perumus Presentasi (PP)
Kualifikasi: Sarjana pada ilmu komputer atau sistem informasi.Menguasai aplikasi komputer untuk presentasi dan desain (Ms. PowerPoint, Ms. Visio, Freehand/ CorelDraw/ Photoshop).
Analis Sumber Daya Manusia (ASDM)
Kualifikasi: Sarjana/ magister pada ilmu administrasi negara/administrasi publik dengan kekhususan administrasi SDM atau manajemen sumber daya manusia.Memahami sistem kepegawaian negara Indonesia.
Analis Proses Bisnis (APB)
Kualifikasi: Sarjana/ magister pada ilmu administrasi negara/administrasi publik atau manajemen.Memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam analisis permasalahan dan pemecahan masalah.Mampu mengelola prioritas pekerjaan dengan pengawasan minimal.
Analis Kebijakan Publik (AKP)
Kualifikasi: Sarjana/ magister pada ilmu administrasi negara/administrasi publik/kebijakan publik.Memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam analisis permasalahan dan pemecahan masalah.
Analis Hukum Muda (AHM)
Kualifikasi: Sarjana hukum, diutamakan pada bidang ilmu hukum administrasi negaraMemiliki kemampuan di atas rata-rata dalam melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan
Analis Hukum (AH)
Kualifikasi: Magister dengan pendidikan Sarjana pada ilmu hukum, diutamakan bidang ilmu hukum administrasi negara.Memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan.
Ahli Manajemen Perubahan (AMP)
Kualifikasi: Minimal Sarjana (S1) pada ilmu Manajemen.Mampu mengoperasikan aplikasi komputer perkantoran (minimal Ms. Office).
Ahli Komunikasi dan Hubungan Masyarakat (AKHM)
Kualifikasi: Minimal pendidikan S1 ilmu komunikasi atau bidang terkait.Memiliki hubungan yang sangat baik dengan media.Mampu menulis berita, pers release, feature, dan materi publikasi dengan kualitas yang baik.Mampu berbicara dan menulis dalam bahasa inggris dengan sangat baik (TOEFL diatas 550).Menguasai aplikasi komputer untuk publikasi dan fotografi.
Catatan : Tanggal penutupan penerimaan lowongan kerja adalah 19 Mei 2012.

« Older Entries