Category: 
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo akan menongkroni kinerja sejumlah Satu Perangkat Kerja Daerah (SKPD), badan dan unit kerja di lingkup pemprov Sulsel. Pasalnya, hingga triwulan III (per 30 Oktober) kinerja baru mencapai 67, 39 persen (keuangan) sedangan fisik 73,50 persen. Anggaran yang terealiasi dari Rp2,9 triliun yakni, baru sebesar Rp2 triliun. Masih ada sisa Rp900 miliar.
“Setiap pekan akan saya evaluasi. Masih ada tersisa satu bulan lebih untuk menaikkan kinerja. Capaian angka 75 persen memang seharusnya sudah lewat saat Triwulan III,” kata Gubernur, kemarin.
Sudah dua kali Syahrul mengumpulkan para kepala SKPD, kepala Badan dan kepala unit kerja di lingkup Pemprov Sulsel. Sehari sebelum lebaran Iduladha, mereka juga dikumpulkan di Rumah Jabatan Gubernur. Senin, 7 November kembali dikumpulkan untuk diberikan pengarahan.
Syahrul menyatakan, kinerja harus dipacu lebih keras karena tersisa waktu satu bulan lebih. Per tanggal 20 Desember 2011, APBD Pokok 2011 sudah masuk tahapan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ Gubernur), karena itu, setelah tanggal tersebut, tak bisa lagi ada kegiatan menyedot APBD Pokok.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Tan Malaka Guntur mengungkapkan, secara umum sebenarnya ada kenaikan realisasi anggaran APBD tahun ini dibandingkan tahun lalu di periode yang sama.
Tahun 2010 lalu, keuangan baru mencapai 63 persen sedangkan tahun ini 67, 39, sedangkan fisik 71 persen naik menjadi 73, 50. Beberapa SKPD, Badan, Unit Kerja yang realisasi kerjanya terpaut jauh seperti Biro Hukum dan HAM, mencapai 20 persen (keuangan) dan fisik 21 persen.
Namun menurut Tan Malaka, Biro Hukum dan HAM yang dikomandoi Simon Loupan ini belum seluruh tercatat. Ada realisasi senilai Rp9 miliar dari hasil ganti rugi lahan Dinas Peternakan di kawasan RS Haji yang berperkara hukum dan itu belum tercatat.
Dua unit kerja lain terendah yakni, Akademi Perawat Angin Mammiri 30, 72 persen (keuangan) 48, 64 persen (fisik). Kantor Penghubung Pemda Sulsel, 40,40 persen (keuangan), 40,40 persen (fisik).
Tan Malaka membeberkan, idealnya triwulan III ini semua perangkat kerja telah mencapai reaalisasi anggaran di atas 75 persen. Jika masih ada di bawah itu, maka bisa dipastikan membawa pengaruh kepada sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Tahun lalu Pemprov Sulsel memiliki dana Silpa Rp290 miliar.
“Pak Gubernur mengharapkan, agar dana Silpa ini diperkecil. Artinya jika makin kecil, realisasi pekerjaan makin besar. Pak gubernur juga mengingatkan, agar semua SKDP tetap mendukung status WTP dipertahankan,” jelasnya.
Sementara untuk APBN, realisasi juga mengalami kenaikan. Dari 66, 07 persen (keuangan) naik sedikit menjadi 66,09 persen. Sedangkan fisik 70,08 persen naik menjadi 71, 64 persen.
Pengelola dana APBN tercatat ada 42 lembaga yang merupakan instansi vertikal seperti; Arsip Nasional RI, Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pusat Statistik dll. APBN yang tersalur di 42 lembaga ini sebesar Rp13,5 triliun. (aci)
Tags: 
